Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengaku menerima keluhan dari kader kader Posyandu terkait pembagian makanan tambahan bagi anak anak penderita stunting ini. "Saat saya datang ke acara Posyandu, kader kader Posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," kata Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Selasa (14/11/2023). Menurut informasi yang didapatnya dari para kader Posyandu, menu makanan tambahan hari pertama hanya berisi nasi dan sayur sop.
"Hari kedua saat saya datang ke Posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak otak," jelasnya. Yeti menilai menu yang diberikan oleh Pemkot Depok tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 18.000 per orang. "Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik. Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya.
Para kader Posyandu, lanjut Yeti, malu untuk membagikan makanan tambahan kepada keluarga sasaran stunting karena makanan yang jauh dari nilai gizi. Punya Kebiasaan Aneh, Pria Ini Masuk ke Rumah Tetangga tanpa Pakaian dan Lakukan Hal Tak Senonoh Wakapolri Komjen Agus Andrianto Berkunjung ke Makassar 6 Hari Sebelum Pileg, Sulsel Zona Merah?
Breaking News: Sejumlah Wilayah di Cilegon Banten Dikepung Banjir! Prabowo Gibran Unggul di Jatim Versi Survei Indikator Politik, Dapat Dukungan Mayoritas Nahdliyin Calon Pemenang Pilpres 2024 Mulai Terlihat Jelang Pencoblosan, 6 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Halaman 4
Viral Kisah ART Disebut Mau Rebut Rumah Majikan, Tak Mau Pindah usai Majikan Tewas Tak Wajar Viral Pembantu Ingin Menguasai Rumah Majikan yang Meninggal Dunia, Tak Mau Pergi dari Rumah "Ini yang menjadi keluhan para kader Posyandu. Apalagi mereka setiap hari keliling untuk membagikan makanan tambahan ini," papar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.
Yeti meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mengevaluasi dan mengawasi program pembagian makanan tambahan ini. "Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," imbuhnya. Dia melihat program ini hanya untuk memenuhi target menghabiskan dana dari anggaran tambahan dalam APBD Kota Depok.
"Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok," tandas Yeti. Sebelumnya persoalan makanan tambahan anak stunting ini disorot oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (13/11/2023). Hamzah mengungkapkan menu stunting yang dibagikan di wilayah Kecamatan Tapos sangat jauh dari nilai gizi.
"Menu stunting kan harusnya untuk memperbaiki gizi anak stunting. Kalau cuma nasi dan kuah sup itu nggak ideal untuk diberikan kepada balita stunting. Apalagi anggarannya senilai Rp 18.000," tutur Hamzah. Hamzah mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke Dinas Kesehatan. "Dinas Kesehatan berjanji akan melakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, ada perubahan menu ditambah dua tahu. Nilai tahu itu berapa? Kan kita juga paham," beber Hamzah.
Hamzah meminta Komisi terkait di DPRD Kota Depok memanggil pihak yang memiliki kewenangan untuk menu stunting guna dimintai klarifikasi. "Kami mendukung program makanan tambahan untuk penanggulangan stunting. Ini harus jalan terus, cuma disayangkan menunya memprihatinkan," ujarnya. Sebagai informasi, pembagian makanan tambahan ini merupakan bagian dari program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara). Program ini berlangsung pada 10 November hingga 8 Desember 2023.